Sejumlah atasan Gayus Tambunan sedang diperiksa sampai tingkat direktur. Direktorat Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) Ditjen Pajak akan menindak mereka jika terbukti terlibat markus pajak.

Mabes Polri dan Ditjen Pajak tidak main-main menangani kasus mafia hukum dan mafia pajak di lingkungannya. Dua lembaga negara itu sangat serius melakukan penyelidikan internal.

Polri mencabut pemblokiran rekening Gayus Tambunan pada 26 November 2009. Beberapa hari setelah itu, Gayus kemudian menarik uangnya secara tunai sebesar Rp 6,2 miliar selama lima minggu.

Sebelum menghilang, Gayus Tambunan sempat curhat ke Satgas Anti Mafia Hukum. Bahkan pertemuan sampai terjadi 3 kali dan yang terakhir adalah pada hari Rabu pekan ini.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik karena menyebut ada markus dalam kasus pajak Rp 25 milliar. Kejadian ini dinilai dapat membuat masyarakat ketakutan untuk melaporkan korupsi para pejabat.

Intjenl Kementerian Keuangan akan membatasi penyidikan kasus markus (makelar kasus) Rp 25 miliar yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan, karena takut bertabrakan dengan penyidikan pihak berwajib.

Mabes Polri akan memeriksa Pegawai Pajak Gayus Tambunan. Gayus akan dimintai keterangan terkait aliran dana di rekeningnya seusai pembukaan blokir.

Kasus Gayus Tambunan melahirkan pendapat minor di kalangan publik tentang petugas Pajak dan nasib pajak yang dibayarnya. Namun Kemenkeu menegaskan, tidak semua pegawai Pajak seperti Gayus.

Kasus pencucian uang tidak muncul tiba-tiba, tetapi biasanya diawali oleh kejahatan lain seperti narkoba, penyeludupan dan sebagainya. Namun sumber terbesar ialah dari korupsi.

Komisi III DPR dalam waktu dekat akan meminta penjelasan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) seputar vonis kasus Gayus Tambunan. DPR akan menilai apakah dalam keputusan itu ada penyimpangan atau tidak.