Pemberian pensiun seumur hidup terhadap anggota DPR sudah diatur dalam UU 9/1953 jo UU 10/1971. Menurut anggota DPR, jika ingin diubah, UU-nya harus diubah dulu.
PT Taspen meminta kebijakan pensiun anggota DPR direformasi. Pengamat kebijakan publik, Prof Andrinov Chaniago, sependapat. Kebijakan itu dianggap tidak layak.
Pemerintah pusat telah menetapkan gaji bagi para PNS sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 2007. Namun PNS Pemprov Jatim belum menerima gaji sesuai dengan PP itu.
Depkeu melakukan perubahan besar-besaran, tentu saja plus ongkos yang cukup besar. Namun Menkeu berdalih, sudah saatnya lembaga yang dipimpinnya itu berubah secara radikal.