Komisi V, Komisi VI, dan Komisi XI DPR segera mengadakan rapat Panitia Kerja (Panja) gabungan. Fokus pembicaraan pada kecelakaan pesawat MA 60 milik Merpati hingga pengadaan pesawat buatan Cina ini.

Tim investigasi PD atas kasus suap Kemenpora menunggu kemajuan pengusutan KPK terkait kasus ini. Tim investigasi terus meminta keterangan anggota FPD yang diduga tersangkut kasus tersebut.

Puluhan anggota fraksi dari Partai Demokrat pindah komisi atau mengalami rotasi. Rotasi tersebut dilakukan sekitar 20 persen dari total 148 jumlah anggota fraksi Demokrat di Senayan.

DPR mendesak pemerintah segera mengungkapkan permasalahan di internal Merpati. Kecelakaan pesawat tipe MA60 milik Merpati di Kaimana, Papua Barat, dipandang sebagai sebuah kesalahan tiga kementerian terkait bidang tersebut.

Pencairan dana untuk pembelian pesawat MA-60 buatan China disetujui Badan Anggaran DPR. Mekanisme pembelian pesawat sudah benar menurut pemerintah.

Komisi XI DPR-RI akan meminta audit investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus pembelian pesawat M-60 asal China.

Komisi XI DPR masih belum juga menemukan dalang di balik pembelian pesawat M-60 buatan China yang dimiliki PT Merpati Nusantara Airlines. Akhirnya rapat pembahasan pun ditunda 2 minggu.

Dirjen Kekayaan Kemenkeu Hadiyanto disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengadaan pesawat China milik Merpati. Sayangnya, Hadiyanto tak mau berkomentar dan memilih aksi tutup kuping.

Pemerintah mengusulkan untuk membentuk 2 Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Nantinya 2 BPJS ini akan dibentuk dari 4 BUMN di sektor asuransi.

Kalangan DPR khususnya dari Fraksi Golkar Komisi VII masih mempertanyakan divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7% yang sudah diambil pemerintah pusat.