Kawasan Jl Imam Bonjol, Jakarta di mana Gedung KPU berada diusulkan steril dari massa pada 22 Juli. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin semua itu dilakukan untuk berjaga-jaga dan menciptakan situasi kondusif. 

Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan pengamanan ekstra ketat untuk menjaga proses pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2014 dari luar negeri. Rekapitulasi ini akan dijaga ketat oleh 3 ribu lebih personel polisi.

Entah pikiran apa yang merasuki Ignatius Ryan Tumiwa. Dia mengaku putus asa dan ingin bunuh diri. Tetapi niat dia terhalang karena ada pasal 344 KUHP. Untuk itu dia menggugat pasal tersebut ke MK.

Tim advokasi pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengaku siap menerima gugatan sengketa Pilpres 2014. Mereka siap menjadi pihak penggugat atau pun pihak tergugat.

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan putusan sengketa Pilpres 2014 akan diketok selambat-lambatnya pada 21 Agustus 2014. Hal itu bisa dilakukan dengan catatan pengumuman rekapitulasi oleh KPU pusat tidak molor.

MK siap menerima gugatan sengketa Pilpres 2014. Gugatan dapat diajukan ke MK setelah KPU menetapkan perolehan suara pada 22 Juli dan paling lambat pada 25 Juli mendatang.

Dinamika politik yang berkembang usai Pilpres 2014 pada 9 Juli membuat Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempersiapkan diri. Persiapan ini dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi MK dengan sejumlah lembaga penyelenggara Pemilu.

Muslich Bambang Luqmono, hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, tak punya impian muluk-muluk. "Ya nanti kalau jadi (hakim agung), (gaji) bisa untuk koleksi sepeda," kata Bambang sambil tertawa.

Sebuah petisi terkait hasil revisi UU Keduduka MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ramai diperbincangkan di media sosial. Petisi, yang telah ditandatangani 10 ribu orang lebih, itu berisi dukungan uji materi UU itu ke MK.

PDIP menyoroti adanya pasal selundupan yang ikut disahkan dalam UU MD3 dua hari lalu. Meski 'penyelundupan' ini masih berupa kemungkinan, namun PDIP menyebut pasal ini tak ada dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan UU MD3.