Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir mengaku kecewa dengan kasus suap Kemenpora yang menyeret anggota Komisi VII DPR dari FPD, Muhammad Nazaruddin. Menurutnya kasus ini mencoreng citra DPR.

Andi Mallarangeng meminta agar Nazaruddin bersikap ksatria dalam menyelesaikan kasus dugaan suap di Kemenpora. Dari pada menuduh sana-sini, Nazarudin lebih baik segera pulang ke Indonesia dan memberikan keterangan kepada KPK.

Pernyataan Nazaruddin soal adanya deal antara KPK dan PD dalam kasus dugaan suap di Kemenpora dianggap sebagai bualan. Ucapan Nazaruddin tidak layak dipercaya karena hanya mencari-cari kesalahan orang lain.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik membantah adanya deal antara KPK dengan Partai Demokrat agar pengusutan kasus suap di Kemenpora berhenti hanya pada M Nazaruddin. Jero menyerahkan sepenuhnya agar kasus ini diselesaikan oleh KPK.

Menpora Andi Mallarangeng disebut-sebut dalam kasus dugaan suap Kemenpora dengan cara memperkenalkan anggota FPD Angelina Sondakh ke Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram. Pengakuan ini dibantah langsung.

Sejumlah nama disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, terkait dengan aliran dana Kemenpora. Namun Nazar yakin, KPK tidak berani menindaklanjuti kasus Kemenpora.

Mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin, berkali-kali 'menyanyi' soal kasus di Kemenpora. Rupanya dia tidak ingin 'jatuh' sendiri. Kali ini Nazar menyampaikan 'nyanyian' yang lebih lengkap.

Polisi menggandeng interpol untuk menjemput mantan Bendahara Umum PD yang jadi tersangka kasus suap Kemenpora. Nazaruddin pun kebingungan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta memerintahkan polisi untuk menangkap semua koruptor yang lari dari Indonesia. Sambil menjemput paksa mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin, tim khusus Polri diharapkan dapat memulangkan belasan koruptor lain yang bersembunyi di Singapura.

Partai Demokrat tak mau lagi didesak untuk memecat mantan bendaharanya yang menjadi tersangka kasus suap Kemenpora, Muhammad Nazaruddin. Dipecat atau tidaknya Nazaruddin diserahkan sepenuhnya ke Badan Kehormatan DPR.