Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok bertemu empat ahli hukum. Mereka yakni Zainal Arifin Muchtar, Refly Harun, Denny Indrayana, dan Saldi Isra. Pertemuan digelar di balai kota DKI, Jakarta.

Empat pakar hukum yaitu Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan Denny Indrayana menemui Gubernuk Ahok di Balai Kota, Selasa (3/3) malam. Mereka berbicang-bincang soal polemik ABPD DKI.

Ahok bertemu pakar hukum seperti Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Para pakar hukum ini bincang-bincang soal perlawanan Ahok terhadap 'begal' APBD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) didatangi pakar hukum tata negara Refly Harun dan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Mereka diketahui bertemu Ahok sejak sekitar pukul 18.30 WIB.

Takdir Ahok dan DPRD DKI, agaknya, terus berseteru. Mereka tak akan pernah bertemu. Episode terbaru perseteruan adalah penggunaan hak angket oleh DPRD DKI, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis, 26 Februari 2015.

Bacaan talbiyah yang selalu didendangkan penziarah Illahi dalam prosesi haji dan umroh tersebut saya cermati pertama kali dalam film the Message yang dibintangi Anthony Quinn (1976), film yang menggambarkan sejarah Nabi Muhammad.

Dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun di APBD menjadi awal pertikaian antara gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD. Menurut pakar hukum tatanegara Refly Harun kisruh keduanya tidak dapat terlepas dari teknis administrasi dan politik.

MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “(Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat): [g] bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Pakar hukum Iluni UI ramai-ramai mendatangi Polri, Minggu (22/2/2015) pagi tadi. Mereka ingin memberikan masukan kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti terkait hubungan KPK dengan Polri yang melemah.

Buwas adalah akronim yang disematkan media kepada Komjen Budi Waseso. Kabareskrim yang membuat 'gebrakan' dengan memerintahkan menangkap Bambang Widjojanto sehingga memicu konflik KPK vs Polri itu tak keberatan dengan singkatan itu.