Mahkamah Agung (MA) tengah menggodok program baru. Namanya pemberian uang sidang bagi para hakim. Program ini mencontoh para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

IMOCA menggugat Menkominfo dan BRTI senilai Rp 2 triliun. Ini terkait dengan penolakan PerMenKominfo No: 01 PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang SMS/MMS Premium yang dinilai merugikan penyelenggara jasa konten.

Ketua MK Mahfud MD meminta masyarakat yang berperkara atau yang menjadi sasaran berperkara agar tidak mencoba-coba menghubungi hakim maupun pegawai MK. Putusan MK sudah final dan mengikat tidak bisa diganggu gugat.

30 Panitera pengganti dan 39 petugas sidang MK akan mendapat perlakuan secara khusus. Hal ini dilakukan agar mereka terbebas dari intervensi dari pihak yang bersengketa dalam pemilu.

Perselisihan hasil pemilu diprediksi akan banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk mengantisipasi itu MK telah menyiapkan 30 panitera pengganti dan 30 petugas sidang.

Esk narapidana tidak diperbolehkan menjadi calon anggota legislatif (caleg) ataupun calon kepala daerah. Ada diskriminasi dalam pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat 1 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 serta pasal 58 huruf s UU Nomor 12 Tahun 2008.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan hingga kini rendah. Untuk itu diperlukan pembaharuan untuk mengembalikan citra peradilan ke arah yang lebih baik.

Sepuluh partai politik bersama YLHBI secara resmi menyerahkan berkas pemohonan uji materi terhadap UU No 10/2008 tentang Pemilu, utamanya pasal tentang Parliamentary Threshold 2,5%, ke Mahkamah Konstitusi.

Pihak MA menunjukkan bukti putusan PK yang diajukan tiga terpidana mati bom Bali Amrozi cs. Namun salinan yang diminta TPM itu berada di PN Denpasar.

TPM sebagai kuasa hukum terpidana mati bom bali Amrozi Cs mendatangi MA. TPM meminta kejelasan tentang PK yang sudah tiga kali diajukan.