Pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Komisi III DPR, soal rekaman telepon antara Ade Rahardja dan Ari Muladi, akan dimintai pertanggungjawaban. Hendarman akan dimintai klarifikasi oleh DPR.

Klarifikasi soal rekening gendut para perwira tinggi Polri telah dilakukan. Namun sayang, dalam penyampaian hal penting seperti ini, Kapolri memilih dirinya diwakili oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang.

Meskipun telah mengklarifikasi isu rekening gendut yang menerpa para perwira tingginya, namun Mabes Polri memilih untuk tidak menyebutkan siapa pemilik rekening mencurigakan itu. Tindakan Polri itu, semakin menunjukkan kultur di tubuh Polri ketika menghadapi kasus korupsi belum berubah.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo bersedia membuka data SPT jenderal polri terkait kasus rekening gendut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk merespon tawaran Menkeu tersebut.

Anggota Komisi III Nasir Djamil mempertanyakan penggunaan anggaran yang dimiliki Polri. Polri tidak pernah memberitahu realisasi penggunaan anggaran yang sudah diberikan.

Masa jabatan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan segera berakhir. Pengganti Kapolri pun diminta agar punya surat kelakuan baik. Surat itu bisa dikeluarkan oleh beberapa institusi di luar Polri.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri diminta bersikap tegas terkait rekening mencurigakan jenderal polisi. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik kepada institusi Polri.

Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Polri membuat lembaga itu jadi  perhatian publik. Maka sudah seharusnya Kapolri baru adalah sosok yang dapat diterima oleh publik.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sudah menduga kalau SKPP akan kalah kalau digugat di pengadilan. Karena itu sebenarnya sejak dahulu dia mengusulkan deponeering.

Polri diminta tidak main-main dalam mengusut sejumlah perusahaan yang diduga menyetor uang ke Gayus Tambunan. Jangan sampai penanganan kasus itu selesai begitu saja.