Syarat kuota minimal 30% caleg perempuan untuk setiap daerah pemilihan sebenarnya bukan peraturan baru. Maka tidak ada alasan menghapuskannya dalam Pemilu 2014 mendatang.

KPU mensyaratkan parpol memenuhi kuota minimal 30 persen caleg perempuan di tiap daerah pemilihan. Menurut politisi PDIP Pramono Anung, yang terpenting bukan saja pada pengajuan caleg, tapi memastikan bahwa hasilnya 30 persen terpilih.

KPU menerapkan aturan tentang keterwakilan perempuan minimal harus 30 persen di tiap dapil, aturan ini menuai polemik karena sanksi jika tak terpenuhi maka parpol dibatalkan di dapil itu. PKS menyatakan siap jalankan aturan KPU tersebut.

Gabungan LSM membuat koalisi amankan Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar KPU tidak mengubah mengenai peraturan 30 persen keterwakilan perempuan pada Pemilu nanti.

Dalam rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR banyak mengkritisi peraturan KPU yang banyak berbenturan dengan UU. Komisi II merekomendasikan agar KPU mengubah Peraturan KPU tersebut.

Peraturan KPU yang juga mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPR adalah soal syarat perwakilan minimal 30 persen caleg perempuan di tiap Daerah Pemilihan. Syarat ini dinilai tidak logis.

Mereka dikenal cerdas, vokal, dan aktif menyuarakan kebijakan-kebijakan prorakyat sesuai dengan bidang tugasnya. Mereka bisa menjadi inspirasi kaum perempuan calon anggota legislatif yang akan memperebutkan kursi di Dewan tahun depan.

"Apabila tidak memenuhi 30 persen caleg perempuan setelah masa perbaikan, maka tidak memenuhi syarat untuk mengajukan caleg di Dapil tersebut. Mekanisme pencalonan tersebut berada di Dapil," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

“Oke, kuantitas 30 persen terpenuhi. Tapi, kalau orangnya goblok-goblok, ya jadi buruk."

“Yang berminat banyak, tapi tidak diopeni partai.”