Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin mengaku belum diberitahu secara resmi oleh KPK tentang penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat. Kabar itu baru didengarnya dari pemberitaan di berbagai media massa.

KPK membidik tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Langkat yang melibatkan Gubernur Sumut Sjamsul Arifin. Proses penyidikan pun terus digencarkan.

Pasca penetapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi, aktivitas di kantor gubernur berjalan lancar, Rabu (21/4/2010) siang. Seluruh pegawai tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi APBD kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Namun Syamsul diketahui pernah mengembalikan uang senilai Rp 60 miliar.

KPK menetapkan Gubernur Sumut Syamsul Arifin sebagai tersangka kasus korupsi. Syamsul disidik atas dugaan penyalahgunaan APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007.

Kepolisian Resort (Polres) Langkat masih melakukan penyelidikan terkait runtuhnya atap Gedung Nasional Langkat di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Dugaan sementara penyebabnya karena rangka atap bangunan sudah lapuk.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin mendatangi KPK. Ia datang untuk dimintai keterangan terkait kasus penggunaan kas daerah APBD Kabupaten Langkat.

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin mendatangi KPK. Kedatangan Syamsul diduga terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kas daerah saat menjabat sebagai Bupati Langkat.

KPK menaikkan status kasus penyelewengan APBD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tahun ke tingkat penyelidikan. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 102,7 miliar.

KPPU memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin terkait masalah tender senilai Rp 24 miliar di Kabupaten Langkat. Pemeriksaan Syamsul dilakukan karena kasus itu terjadi tahun 2008 sewaktu Syamsul masih menjabat sebagai Bupati Langkat.