Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim diminta mengawasi dan mengantisipasi kecurangan di Pilgub Jawa Timur 2013. Bawaslu Jatim pun siap menyebarkan 32 ribu orang saksi di pesta demokrasi warga Jatim.

Bawaslu mengabulkan permohonan sengketa pemilu yang disampaikan oleh PPP. Hal itu terkait tidak diikutsertakannya Daerah Pemilihan Jawa Barat II dan Jawa Tengah III dari partai tersebut berdasarkan keputusan KPU.

KPU mengugurkan seluruh caleg di beberapa dapil dari 5 partai politik yang tak memenuhi ketentuan 30 persen perempuan. Wasekjen Golkar Nurul Arifin, menilai keputusan itu sudah tepat, dan menjadi pembelajaran untuk parpol.

KPU menyatakan 4 partai politik tak bisa mengajukan caleg di Dapil yang tidak memenuhi syarat 30 persen perempuan. Atas hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan tak ada lagi masa perbaikan.

PPP termasuk parpol yang dibatalkan seluruh calegnya di dua Dapil sekaligus lantaran tak memenuhi syarat 30 persen perempuan. Ketua DPP PPP Arwani Thomafi protes dan menilai hal itu hanya soal teknis.

KPU membatalkan seluruh caleg PAN di Dapil Sumatera Barat I karena tak memenuhi syarat 30 persen perempuan. PAN segera melaporkan hal ini ke Bawaslu agar bisa diloloskan kembali.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggugurkan 4 parpol termasuk Gerindra di sejumlah daerah pemilihan yang tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Bagi Gerindra, pencoretan seluruh caleg di dapil tertentu merupakan tindakan arogan KPU.

KPU mengumumkan hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR RI untuk Pemilu 2014. Hasilnya, ada empat partai politik yang tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daftar calegnya.

Sebanyak 150 lebih kasus dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pilgu Jawa Tengah ditemukan oleh Bawaslu Jateng. Termasuk adanya praktek money politic.

Memasuki hari kedua masa kampanye Pilgub Jawa Tengah 2013, Bawaslu Jateng menyurati tiga pasangan cagub dan cawagub. Hal itu karena Bawaslu belum menerima jadwal kampanye dari masing-masing pasangan calon.