PAN tetap tak ingin revisi UU Pemilu meski opsi pembahasan terbukan tanpa merevisi UU Pilkada. PAN menilai UU Pemilu yang berlaku masih valid digunakan.
Wacana revisi UU Pemilu yang mengatur jadwal pilkada ditunda Komisi II DPR. Kini Komisi II membuka opsi pembahasan revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada.
Baleg DPR menyebut revisi UU ITE bisa saja masuk Prolegnas Prioritas 2021 menggantikan RUU Pemilu. Sampai saat ini Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan.
Pemerintah menegaskan tidak ajukan revisi UU Pemilu dan Pilkada. Pihak Istana juga menepis sikap itu untuk membuka jalan politik bagi putra Presiden Jokowi.