PPP tidak setuju dengan aturan di RUU MD3 soal polisi wajib membantu DPR panggil paksa pihak yang mangkir dari panggilan. DPR diminta tak sewenang-wenang.
RUU MD3 menyepakati aturan polisi wajib membantu DPR memanggil paksa lembaga atau individu yang mangkir dari panggilan. Itu disebut bisa dalam bentuk penahanan.
MK memutuskan DPR berwenang melakukan angket terhadap KPK. Pansus angket KPK di DPR pun menyebut rekomendasi Pansus menjadi mengikat dan wajib dilaksanakan.
"Supaya KPK tidak terjadi penyimpangan dan kesewenangan atau abuse of power, maka perlu dibentuk dewan pengawas," ujar Masinton soal rekomendasi Pansus KPK.