Ternyata, partai-partai politik (parpol) se-DKI Jakarta telah menggelar pertemuan Senin (30/3) tadi malam. Entah apa yang dibahas, yang jelas pertemuan ini digelar di saat kerja Tim Angket DPRD DKI hampir paripurna.

APBD DKI 2015 sudah gagal terealisasi setelah polemik dana siluman Rp 12,1 triliun mengemuka. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) akhirnya bakal mengeluarkan Pergub menggunakan APBD 2014. Namun tim angket DPRD DKI masih saja bekerja mempermasalahkan APBD DKI 2015.

Ketua DPRD DKI PrasetYo Edi Marsudi menduga Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus melakukan lobi politik dengan Gubernur DKI Ahok. Bestari yang mendengar itu terkejut bukan main.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem Inggard Joshua melawan perintah partainya dan tetap menjalankan hak angket atas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Saat rapat Tim Angket dengan pakar hukum, Inggard pun curhat.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menanggapinya dengan menyebut ada pihak lain yang lakukan lobi politik dengan Gubernur DKI Basuki T Purnama.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turun tangan menyelesaikan konflik APBD yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dengan DPRD. JK mengkonfirmasi soal kabar Ahok ngotot untuk menggunakan Pergub tahun ini. Apa kata Ahok?

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi semula dikenal sebagai pendukung Peraturan Daerah APBD DKI 2015. Namun akhirnya dia menyetujui keputusan DPRD untuk mendorong Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD DKI 2014. Kenapa berubah sikap?

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi akhirnya memutuskan APBD DKI 2015 ditolak dan selanjutnya Ahok bisa menerbitkan Pergub penggunaan APBD 2014. Prasetyo meminta maaf kepada masyarakat Jakarta.

Kegigihan Gubernur DKI Jakarta Ahok memperjuangkan sistem e-budgeting untuk APBD DKI 2015 terus menuai simpati dan dukungan banyak kalangan, terutama para tokoh dan pegiat antikorupsi. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif pun angkat bicara.

Rapat final DPRD DKI soal APBD DKI 2015 berakhir dengan penolakan pembahasan APBD 2015 dan mendesak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan Pergub penggunaan APBD tahun lalu. Namun rapat ini tak dihadiri Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang dikenal mendukung Perda APBD 2015.‎