Gara-gara kisruh KMP-KIH yang berkepanjangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terancam gagal memilih seorang pimpinan KPK di akhir tahun 2014 ini.

Pasca kasus yang menjerat Antasari Azhar pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua kali.

Perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih mulai memang telah berakhir. Namun, DPR kemungkinan besar gagal memilih satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun ini.

KPK tengah memeriksa kasus dugaan izin hutan lindung di kawasan Riau dan Bogor, Jawa Barat. Dalam dua kasus itu, Gubernur Riau Annas Maamun dan eks Bupati Bogor Rahmat Yasin sudah dipidana. 

"Potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta rupiah sampai 22 miliar rupiah setiap tahun," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pernyatannya, Selasa (11/11/2014) dinihari.

Selama ini para pengusaha yang nakal dalam hal membayar pajak hanya dikenai pasal pidana dan undang-undang perpajakan. Kini, para pengemplang pajak patut was-was. KPK siap turun tangan menangani para pengemplang pajak itu.

Kegaduhan di DPR berakibat tak kunjung bekerjanya para anggota Dewan. Beberapa lembaga pemerintahan pun mau tak mau harus terkena imbas dari kegaduhan di DPR.

Presiden Joko Widodo telah menyetorkan nama calon Jaksa Agung ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Pihak KPK pun mempertimbangkan akan memberikan pelabelan warna pada nama-nama calon Jaksa Agung yang disetorkan.

Salah satu pihak yang merasakan langsung akibat kegaduhan di tubuh DPR adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Busyro seharusnya saat ini sudah menjalani fit and proper test di Komisi III DPR untuk kembali menjadi pimpinan KPK.

Kasus yang diungkap KPK sering menjadi bahan studi untuk dijadikan bahan pencegahan korupsi. Salah satu yang menjadi bahan pembelajaran adalah kasus suap alih fungsi lahan hutan lindung di Bogor yang dilakukan perusahaan properti besar, Sentul City.