Pemerintah Indonesia mengatakan telah melakukan perundingan dengan Pemerintah Arab Saudi terkait kasus-kasus WNI di negara itu. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah pembebasan 316 orang WNI yang terlilit kasus hukum di Arab Saudi.

Malam nanti sekitar 1.000 orang akan menggelar tahlilan bersama di depan Istana Merdeka untuk mendoakan Ruyati, TKW yang dipancung di Arab Saudi. Sementara Presiden SBY saat ini tidak berada di Istana.

Setelah dihukum pancung, jenazah Ruyati telah dimakamkan di Makkah. Menurut Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Ruyati dimakamkan di tempat yang sangat layak, yakni di sebelah makam istri Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah.

Pemerintah jadi sasaran kemarahan atas hukuman mati terhadap Ruyati di Arab Saudi. Menanggapi hal ini, Istana meminta agar masyarakat tidak mencari kambing hitam atas hukuman mati kepada TKI yang melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengusulkan untuk membekali TKI dengan ponsel. Namun hingga kini usulan itu belum terwujud. Sang putra, Edhie Baskoro Yudhoyono yang kini duduk di Komisi I DPR pun mengingatkannya.

Pimpinan DPR akan mengadakan rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juni 2011 mendatang. Dalam rapat ini salah satu agendanya adalah membahas rencana moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.

LSM Migrant Care akan menggelar tahlil massal untuk tenaga kerja Indonesia yang tewas dihukum pancung di Arab Saudi, Ruyati. Rencananya, puteri pertama Ruyati, Een Nuraeni, akan ikut serta dalam kegiatan itu.

Hukuman mati terhadap TKW asal Indonesia, Ruyati, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia. Agar tidak lagi terjadi kasus-kasus serupa, ke depan pengetatan terhadap perusahaan pengiriman TKI ke luar negeri mutlak diperlukan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso simpati atas nasib yang menimpa TKW Ruyati yang dipancung oleh pemerintah Arab Saudi. Priyo mengusulkan agar orang Arab Saudi yang kawin kontrak di Indonesia ditangkap dan dipermalukan.

Pemancungan Ruyati binti Satubi di Arab Saudi menimbulkan pertanyaan soal perlindungan HAM para TKW di luar negeri. Untuk itu, Komisi lll DPR akan melakukan kunjungan ke Kemenakertrans, Kemenlu dan BNP2TKI untuk mempertanyakan mekanisme perlindungan HAM oleh instansi tersebut.