Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu dibangun di seluruh Indonesia. Sebabnya kasus korupsi terjadi di seluruh negeri ini.

Terpidana kasus terorisme tetap mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Namun remisi bagi terpidana teroris tidak sama dengan remisi terpidana biasa.

55 Narapidana penghuni Lapas Klas IIC Lamongan menerima remisi dalam rangka HUT ke-64 RI. 7 napi diantaranya menerima remisi umum II atau langsung bebas.

Menkum HAM Andi Mattalatta menyatakan setidaknya sekitar 59 ribu napi mendapatkan remisi hari kemerdekanaan 17 Agustus dari jumlah total tahanan sekitar 80 ribu napi di seluruh Indonesia. Napi Teroris adalah pengecualian.

UU Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) sudah disahkan DPR. KPU akan segera menyiapkan peraturan dari UU tersebut sebagai petunjuk dari pengisian kursi anggota DPRD di wilayah pemekaran.

Setiap HUT RI pemerintah memberi keringanan masa hukuman kepada para narapidana. Tapi ketentuan ini tidak berlaku bagi terpidana kasus terorisme.

Ditjen Imigrasi Depkum HAM siap memberi kemudahan bagi para calon jamaah haji mengurus paspor internasional biasa (hijau) untuk keberangkatan ke tanah suci. Penggunaan paspor jenis ini pertama kali dilakukan untuk ibadah haji 2009.

Paspor hijau harus dikantongi jamaah haji mulai tahun ini. Ongkos pembuatan paspor internasional itu akan ditanggung Depag. Sebaiknya paspor tidak diurus lewat calo.

Depkum HAM memeriksa sekitar 80 orang pegawainya yang terlibat dalam penyalahgunaan pembayaran Visa on Arrival di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Mendagri Mardiyanto mendukung pengesahan RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk). Mardiyanto pun meminta DPR agar segera mengesahkan RUU ini menjadi UU pada rapat paripurna khusus DPR pada 3 Agustus 2009.