Meski dilindungi UU, putusan hakim Sarpin Rizaldi menuai kritikan tajam. Putusan itu terkait pengabulan praperadilan atas status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK.

Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi pada tanggal 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan Budi Gunawan menjadi trending topik pembicaraan dalam berbagai media.

Putusan hakim Sarpin menuai kontroversi di masyarakat. Bahkan mantan hakim agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja menyatakan Sarpin telah menelikung UU dan bodoh.

Puluhan mahasiswa di Semarang berjalan mengelilingi Jalan Pahlawan Semarang sambil menggotong peti mati dalam aksi dukungan terhadap KPK. Mereka kemudian melakukan salat gaib di depan patung Pangeran Diponegoro.

Plt pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji dikritik karena pernah disebut menjadi pengacara membela Hesham dan Refat yang diadili di kasus Century. Indriyanto menegaskan dirinya akan profesional.

PDIP meradang setelah Presiden Jokowi memutuskan tak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Elite partai berlambang banteng moncong putih itu menyebut Jokowi melanggar UU Polri. Benarkah?

Setelah melakukan penelaahan terhadap putusan praperadilan yang diputus hakim Sarpin Rizaldi atas gugatan yang diajukan Komjen Budi Gunawan, KPK akhirnya menggambil keputusan. 

Putusan hakim Sarpin Rizaldi menggoncang hukum Indonesia. Ia tiba-tiba menyatakan penetapan tersangka sebagai objek sengketa praperadilan, hal yang bertolakbelakang dengan KUHAP. 

Putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan dinilai merusak sendi-sendi hukum.

Presiden Jokowi sudah memutuskan tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi menunjuk calon Kapolri Baru, Badrodin Haiti (BH). Apakah Jokowi melanggar UU Polri?