detikNews

Soal Jokowi-JK Jilid II, Golkar Sepakat Jabatan Wapres Cukup 2 Kali

Soal Jokowi-JK jilid II, Golkar memandang masa jabatan presiden dan wakil presiden cukup dua kali.

Sabtu, 02 Jun 2018 18:38 WIB

detikNews

Tepis Panik, Golkar ke Gerindra: Silakan Cari Kompetitor Jokowi

"Cari di antara mereka mana yang terbaik untuk menjadi kompetitor Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo yang mau jadi capres? Atau Habib Rizieq?" kata Ace.

Sabtu, 02 Jun 2018 16:35 WIB

detikNews

Golkar Diskusi soal Capres-Cawapres Maju Usai Jabat 2 Periode

Partai Golkar menggelar diskusi untuk mengkaji kemungkinan memajukan calon presiden atau wakil presiden yang sebelumnya telah menjabat dua periode.

Sabtu, 02 Jun 2018 15:10 WIB

detikNews

Kasus Iklan Kampanye Disetop, PSI Minta Bawaslu Introspeksi Diri

Sekjen PSI Raja Juli Antoni meminta Bawaslu untuk introspeksi diri, setelah Bareskrim menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Jumat, 01 Jun 2018 17:18 WIB

detikNews

Penjelasan Bareskrim soal Setop Kasus Iklan Kampanye PSI

Bareskrim menghentikan penyidikan atas laporan Bawaslu tentang dugaan iklan kampanye di luar jadwal oleh PSI. Apa penjelasan Bareskrim?

Jumat, 01 Jun 2018 17:05 WIB

detikNews

Komisioner KPU Jelaskan soal Pernyataannya yang Diperkarakan PKPI

Hasyim menegaskan pernyataannya itu dalam kapasitas sebagai komisioner KPU. Namun pernyataan terkait PKPI itu membuatnya dipolisikan ke Polda Metro Jaya.

Kamis, 31 Mei 2018 18:36 WIB

detikNews

Menkum Minta KPU Surati Parpol dan Umumkan Caleg Eks Koruptor

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tetap menolak dibuatnya peraturan KPU (PKPU) larangan eks koruptor menjadi caleg.

Kamis, 31 Mei 2018 15:20 WIB

detikNews

Dilaporkan PKPI, Komisioner KPU Penuhi Panggilan Polisi

Komisioner KPU Hasyim Asyari memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dari PKPI.

Kamis, 31 Mei 2018 11:28 WIB

detikNews

KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Ical: Jangan Sampai Langgar UU

Aburizal Bakrie alias Ical menanggapi aturan KPU soal mantan narapidana korupsi dilarang nyaleg. Menurutnya aturan tersebut harus berdasarkan undang-undang.

Rabu, 30 Mei 2018 17:00 WIB

detikNews

Ketua DPR Tak Sepakat Eks Koruptor Nyaleg Ditandai, Ini Alasannya

Ketua DPR Bambang Soesatyo tak sepakat dengan ide Presiden Jokowi meminta KPU menandai caleg eks terpidana kasus korupsi. Apa alasannya?

Rabu, 30 Mei 2018 12:18 WIB