Ada dugaan suap di dalam proses pemecatan sejumlah direktur TVRI. Ketua BK DPR RI Trimedya mengataka pihaknya menunggu hasil rapat Komisi I dengan Dewan Pengawas TVRI yang saat ini sedang berlangsung secara tertutup.

"Yang paling rugi adalah pihak Australia. Karena dari sisi politik, ekonomi Indonesia di ASEAN, ASIA," ujar Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2013).

Untuk mengetahui secara jelas tentang penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, DPR RI akan menggelar rapat dengan pemerintah. Sejumlah pihak yang akan diundang antara lain dari Kemenlu, Kemenkominfo, dan BIN.

Rapimnas Partai Golkar akan digelar mulai 22 November besok. Dalam forum itu, Golkar akan membahas mengenai siapa yang akan menjadi cawapres dari capres Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

Menyusul tindaklanjut upaya penyadapan yang dilakukan Australia kepada pejabat Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, komisi I segera menggelar rapat dengan Kementerian Luar Negeri. Rapat akan disepakati soal sikap tegas Indonesia atas Australia.

Anggota komisi I DPR Tjahjo Kumolo menilai selain menatik dubes dari Canberra, pemerintah Indonesia juga seharusnya memulangkan dubes Australia di Indonesia sampai masalah penyadapan jelas.

Kasus penyadapan yang dilakukan intelejen Australia terdap Indonesia menuai banyak kecaman. Diharapkan, kasus penyadapan ini dapat menjadi pelajaran bagi Badan Intelejen Negara (BIN) untuk tingkatkan kewaspadaan terhadap aksi spionase.

Komisi I DPR mengapresiasi langkah pemerintah menarik Dubes RI untuk Australia. Pemerintah memang harus menunjukkan sikap tegas terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australia.

Anggota Komisi I DPR Hayono Isman mengapresiasi sikap tegas Menlu Marty Natalegawa menyikapi penyadapan Australia terhadap Presiden SBY. Tak seharusnya Australia memata-matai negara sahabatnya sendiri.

"Itu bagus, kami mengapresiasi itu. Yang jelas apa yang dilakukan Australia itu telah melecehkan kita. Kita tetap menunggu Australia untuk meminta maaf," ujar Anggota Komisi I, Tantowi Yahya.