Polisi tidak bisa membuktikan adanya percakapan antara Deputi Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dan Ari Muladi. Yang ada, hanya call data record atau yang biasa dikenal dengan CDR.

Percakapan antara Deputi Direktur Penindakan KPK, Ade Rahardja-Ari Muladi ternyata berbentuk CDR dan bukan rekaman. Jika demikian, Kapolri dan Jaksa Agung telah membohongi DPR, karena telah menyampaikan perihal rekaman ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Call data record (CDR) tidak bisa menjadi bukti kuat di pengadilan. Namun hakim bisa memakai data tersebut sebagai bukti awal untuk pengembangan lebih lanjut.

PPATK mengaku belum mengetahui soal rekening milik pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir. Sebelumnya Polri menyebut dari rekening itu Ba'asyir melakukan transfer uang untuk aktivitas teroris.

Warga Negara Prancis berinisial A yang diduga terkait dengan jaringan teroris Bandung terus diburu Polri. Polri meyakini ada keterkaitan kuat pihak asing dengan jaringan teroris di Indonesia.

Rekaman Deputi Direktur Penindakan KPK Ade Rahardja-Ari Muladi yang diyakini Kejagung dan Polri sebagai bukti kuat dugaan suap di KPK ternyata tidak ada. Polri dan Kejagung pun diminta minta maaf ke publik.

Polri memiliki bukti kuat keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir dalam pendanaan latihan militer di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal itu bisa dibuktikan dari hasil penelusuran aliran rekening.

Pihak Ari Muladi yakin call data record (CDR) antara kliennya dan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja hanya hasil rekayasa. Jika pun CDR itu asli, hal itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan.

Rekaman Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ari Muladi ternyata memang tidak ada. Polisi hanya memiliki kontak keduanya dalam bentuk call data record (CDR). CDR itu pun dituding palsu oleh pihak Ari.

Polisi diminta bersikap kooperatif dengan Pengadilan Tipikor untuk menghadirkan rekaman Ade-Ari. Apalagi sebelumnya polisi meyakini kalau rekaman itu ada.