Hak angket pelanggaran konstitusional warga dalam memilih di Pemilu Legislatif atau angket DPT diprediksi akan memanas. Pemerintah dinilai kali ini sudah kehilangan juru selamatnya, JK.

DPR telah menyetujui hak angket pelanggaran hak pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana undang-undang merasa tak terkait dengan hak angket ini.

Bagi Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, langkah Partai Golkar yang mendukung  hak angket pelanggaran hak pemilih tidak mengagetkan tidak mengagetkan.

Partai Demokrat (PD) menilai dukungan PPP, PAN, dan PKB terhadap hak angket  pelanggaran hak pemilih sebagai tindakan yang kurang elok. Sebagai mitra koalisi di Pilpres 2009, ketiga partai itu seharusnya tidak berbeda sikap dengan PD.

Jika hak angket DPT nantinya sukses mengarah bahwa amburadulnya DPT adalah tanggung jawab pemerintah, berarti PKB, PPP dan PAN berkhianat kepada Demokrat.

Dukungan PPP terhadap hak angket daftar pemilih tetap (DPT) karena ingin ada perbaikan dalam penyusunan DPT Pilpres. PPP tidak berniat menggembosi koalisi Partai Demokrat.

Disahkannya hak angket daftar pemilih tetap (DPT) di DPR menimbulkan kekhawatiran koalisi Partai Demokrat akan digembosi.

Partai Demokrat (PD) mengaku kecewa atas sikap Partai Golkar yang mendukung pengesahan hak angket daftar pemilih tetap (DPT). PD menilai Golkar tidak konsisten mendukung pemerintahan.

DPW PBB DKI memperkirakan 40 persen suara di Jakarta akan bermuara pada pasangan Mega-Prabowo. Hal ini ironis karena di tingkat DPP, mereka mendukung SBY-Boediono.

Setelah melewati lobi ketat, akhirnya hak angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009 disetujui lewat mekanisme voting.