Sudah sebulan lebih mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, berada di Singapura di tengah pencekalan KPK atas kasus suap Kemenpora. Berbagai spekulasi Nazaruddin akan menetap di Singapura pun kian gencar.

Berkas tersangka kasus suap wisma atlet Mindo Rosalina Manulang telah dinyatakan lengkap. Meski begitu KPK tetap memerlukan kesaksian Muhammad Nazaruddin karena pengembangan penyidikan kasus secara keseluruhan masih berjalan.

Berkas Mindo Rosalina Manulang, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet telah dinyatakan lengkap. Praktis, kesaksian Nazaruddin untuk Rosa di tahap penyidikan sudah tak lagi diperlukan.

Ketua DPR Marzuki Alie memang dikenal dekat dan ramah kepada wartawan. Marzuki tak sungkan menyambangi ruang wartawan di dalam Gedung Nusantara III DPR.

Muhammad Nazaruddin langsung dicopot sebagai bendahara umum Partai Demokrat ketika kasusnya mulai ramai dibicarakan. Kini, muncul lagi kasus yang melibatkan politisi Demokrat Andi Nurpati terkait pemalsuan surat MK. Bagaimana nasibnya?

Sekarang, ancaman yang hadir di dunia maya tidaklah terbatas pada keamanan data. Reputasi pun mendapat ancaman langsung. Bagaimana menghadapinya?

FPD DPR meminta anggotanya, Muhammad Nazaruddin segera memenuhi panggilan KPK. Fraksi partai penguasa ini pun akan mengirimkan surat pemanggilan dari KPK tersebut kepada Nazaruddin.

Desakan agar DK Partai Demokrat mengambil tindakan terhadap Andi Nurpati mulai muncul di internal partai penguasa itu. Menurut Ketua Fraksi PD DPR Jafar Hafsah, DK bisa langsung memberi sanksi kepada Andi tanpa melalui DPP.

Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Singapura K Shunmugan melanjutkan bertemu dengan Presiden SBY. Pembicaraan tak menyinggung soal Nazaruddin.

Partai Demokrat mengaku tak sanggup memulangkan Nazaruddin dari Singapura. Untuk menunjukkan sebagai partai yang konsisten memberantas korupsi, Demokrat harus berbuat sesuatu kepada Nazaruddin, paling tidak dengan mendepaknya.