Pemerintah bicara soal mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan lahan IKN. Pengadaan lahan di IKN dijanjikan bakal memperhatikan hak masyarakat adat.
Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun strategi pemindahan kemeterian hingga lembaga ke IKN Nusantara. Pemindahan terbagi ke 5 klaster.
Kemendagri selesai menyusun RPP kewenangan khusus Otorita IKN yang didalamnya menyepakati urusan pemerintah pusat atau kementerian/lembaga diserahkan ke Otorita
Dewan Adat Dayak mempertanyakan nasib masyarakat adat yang selama ini telah menetap di wilayah yang sekarang ditetapkan sebagai IKN. Apakah akan direlokasi?
Pemerintah telah merampungkan Rancangan PP mengenai Kewenangan Khusus Otorita IKN. Dalam aturan itu, Otorita IKN memiliki 30 kewenangan di bidang pemerintahan.