Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan dalam MoU yang disepakati oleh Kejaksaan, Polri dan KPK tidak ada upaya untuk melemahkan posisi KPK. MoU tersebut disepakati agar ada sinergitas antar lembaga penegak hukum.

Ternyata, jauh-jauh hari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyetor satu nama ke Mabes Polri terkait kasus simulator SIM. PPATK memberikan nama itu sejak 2011. Siapa orangnya? 

Sikap Polri yang keukeuh merasa berwenang melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM, dinilai sangsi bagi masyarakat. Apa polri akan menetapkan tersangka jika KPK tak menggeledah gedung Korlantas Polri?

Saksi kunci kasus simulator SIM Sukotjo Bambang tengah memperjuangkan kasasinya. Dia dilaporkan rekannya BS atas pasal penipuan 378 KUHP. Dia pun pernah mendapat teror, tapi pelakunya misterius.

Kasus Buol bisa disebut sebagai prestasi tersendiri bagi KPK karena untuk pertama kalinya lembaga ini melakukan tangkap tangan di daerah yang cukup jauh dari Jakarta. Ada alasan khusus mengapa KPK memantau permainan suap ini sejak awal.

Kisruh Polri dan KPK soal siapa yang berwenang melanjutkan penyelidikan dalam korupsi simulator SIM, sebetulnya bisa segera diselesaikan. Kedua institusi hukum hanya perlu patuh pada ketentuan undang-undang.

Polri mendapat penghargaan dari UKP4 dalam hajatan kompetisi layanan publik terbaik di kementerian dan instansi pemerintah. Penghargaan datang berkat prestasi dua unit di bawah Korlantas, satuan yang saat ini sedang diterpa kasus korupsi.

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan data transaksi mencurigakan yang dilakukan seseorang terkait korupsi simulator SIM. Sayangnya, PPATK enggan mengungkap siapa pelakunya.

Sukotjo Bambang pernah menolak pemeriksaan yang dilakukan Polri. Antara Mei hingga Juni beberapa penyidik kepolisian pernah mendatanginya di LP Kebonwaru, Bandung. 

Polemik soal siapa yang berhak melanjutkan penyelidikan dalam kasus simulator SIM antara KPK dan Polri terus bergulir.Selesai tidaknya polemik ini tergantung ketegasan presiden untuk meminta Polri menyerahkannya kepada KPK.