Polisi tengah menyelidiki kasus dugaan rekening tidak wajar milik mantan pejabat Ditjen Pajak Bahasyim Assifie (BA). Kasus ini kini berada di tangan Polda Metro Jaya dan sedang ditelaah.

Pencairan dana di rekening Gayus Tambunan yang dilakukan penyidik Mabes Polri pada 2009 dinilai telah melanggar prosedur. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji membeberkan beberapa alasan pelanggaran tersebut.

Tim pemeriksa internal yang berasal dari jajaran Pengawasan Kejagung mengusut aliran dana yang disebut-sebut diterima jaksa terkait penanganan kasus Gayus Tambunan. Pengusutan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan PPATK.

Polri mengaku tidak menemukan adanya setoran dari banyak perusahaan ke rekening Gayus Tambunan. Polri hanya menemukan setidaknya ada tiga transfer yang masuk ke rekening itu, termasuk 1 dari konsultan pajak.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku belum mengetahui identitas dua mantan pegawai pajak yang simpananya melebihi Gayus Tambunan. Kejagung segera berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Menkeu Sri Mulyani mempersilahkan, agar temuan PPATK terkait oknum yang punya rekening melebihi Gayus Tambunan, ditindaklanjuti. Temuan dari itu harus ditelusuri oleh Ditjen Pajak atau instansi tempat oknum itu bernaung sekarang.

Kejagung tengah mengusut kepemilikan rekening oknum mantan pegawai Pajak yang tidak wajar. Jumlah orang yang memiliki rekening itu lebih dari satu orang.

Kejagung kini tengah mengusut dugaan kepemilikan rekening tidak wajar milik mantan pegawai pajak. Kini tengah dikaji apakah ada dugaan korupsi dalam rekening itu.

Pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak harus dimulai dari pembersihan aparatur negara yang menghalangi. Langkah awal yang dilakukan bisa dengan memeriksa rekening semua aparatur negara.

Ketua MK Mahfud MD menyatakan seorang anggota DPR memiliki data kasus korupsi yang nilainya lebih besar dari kasus Gayus Tambunan. Namun Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengaku belum mendapatkan data itu.