Sidang sengketa dualisme kepengurusan Partai Golongan Karya hari ini kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara, jalan Sentra Timur, Pulogebang, Jakarta Timur.

DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono kembali akan 'bertarung' di DPR. Mereka akan sama-sama memperjuangkan agar kubunya bisa ikut pemilihan kepala daerah serentak yang digelar 9 Desember 2015 nanti.

Komisi Pemilihan Umum seperti menghadapi dilema menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Dua partai yang mestinya ikut pilkada serentak, yakni Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan terlibat konflik internal.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono berniat mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR terkait pengesahan rotasi yang diajukan pihak Aburizal Bakrie (Ical). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan keinginan ini tak relevan.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menyebut kebijakan Menkumham Yasonna Laoly yang menerbitkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Golkar Munas Ancol adalah sikap terburu-buru.

Dalam paparannya, Laica menyebut berulang kali Mahkamah Partai tak menghasilkan putusan terkait konflik kepengurusan Golkar. Pernyataan ini mengundang cecaran dari kuasa hukum tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini kembali melanjutkan sidang konflik kepengurusan Golkar dengan agenda duplik tergugat, bukti para pihak, dan keterangan saksi ahli penggugat.

Dua kepengurusan Golkar yang berseteru terus beradu argumen terhadap status keabsahannya. Kubu kepengurusan Golkar Munas Ancol menegaskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tak memiliki wewenang mengadili konflik internal Partai Beringin.

Partai Golkar masih dilanda sengketa kepengurusan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Walau begitu, kubu Agung yakin Golkar bisa ikut Pilkada serentak karena menganggap KPU hanya Event Organizer (EO).