ICW menilai KPK berhak melakukan penolakan atas audit yang dilakukan oleh BPKP. Pasalnya, yang bisa melakukan audit terhadap KPK hanya BPK dan DPR.

ICW mempertanyakan keseriusan kejaksaan dalam menangani terpidana perkara korupsi Bank Bali Joko Tjandra. Kejaksaan diminta lebih proaktif dan tidak hanya melakukan pemanggilan terhadap Joko.

Komisi kode etik di KPK harus segera diperkuat. Upaya ini diperlukan agar KPK jangan sampai kecolongan kasus seperti terjadi pada Antasari Azhar.

Kejagung diingatkan untuk tidak melakukan kompromi dengan Joko S Tjandra. Sebagai penegak hukum, Kejagung harus bisa bertindak tegas.

ICW menyesalkan penggunaan alat sadap KPK untuk kepentingan pribadi pimpinan komisi antikorupsi. Tapi jangan sampai karena masalah ini, membuat rusak KPK.

Peraturan Gubernur No 123/2006 tentang penetapan operator bus TransJakarta dinilai melanggar Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, KPK Didesak segera memanggil mantan Gubernur DKI Sutiyoso untuk diperiksa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyesalkan pemberian jabatan baru pada dua jaksa bermasalah di Kejaksaan Agung. Menurut ICW, pemberian jabatan baru tersebut membuktikan Kejaksaan tidak mempedulikan kritikan masyarakat.

ICW menemukan, pelayanan kesehatan gratis berupa medical check up dan pap smear yang diberikan RS Omni International pada jaksa di Kejari Tangerang, tidak termasuk pelayanan yang dijamin dalam program kerjasama dengan PT Askes. Kejagung harus mengusut tuntas kasus tersebut.

Para jaksa di Kejari Tangerang diduga menerima fasilitas berobat gratis dari RS Omni Internasional. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran kode etik. Para oknum jaksa itu pun harus diperiksa.

Pemberian pelayanan secara gratis RS Omni International kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Tangerang tidak hanya melanggar kode etik. Fasilitas yang disebut-sebut diberikan pada 18 Mei itu juga bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.