Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hadir dalam sidang perdana gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tersebut, ia menyoalkan perolehan suara yang nihil di ratusan TPS. Apa tanggapan presiden terpilih Joko Widodo?

Prabowo Subianto menilai Pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis dan komunis, bahkan lebih buruk dari Korea Utara (Korut). Padahal, di Korut, pemilihan kepala negara hanya diikuti calon tunggal yang menang 100 persen.

Sidang perdana gugatan Prabowo-Hatta di Jakarta disambut ratusan orang di Semarang. Massa pro Prabowo-Hatta memblokir jalan depan Kantor KPU Jateng. Kelompok yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat Pemilu Bersih itu menuntut MK untuk bersikap adil dan profesional.

Prabowo menyampaikan pidato di sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Di ujung pidatonya, Prabowo meminta para pendukungnya bersikap sabar dan tertib.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memastikan putusan lembaganya tidak akan berdasar pada tekanan atau hal lain. Yang paling utama adalah alat bukti dari pihak termohon.

Tim Advokasi pasangan Jokowi-JK akan memantau sidang gugatan Prabowo-Hatta di MK hingga usai. Apapun hasilnya, ia meminta kubu lawan menerima dan tidak memprovokasi rakyat.

Masyarakat pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta berjanji akan 'menduduki' kantor KPU Jatim, Rabu (6/8) besok, bersamaan sidang perdana gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah anggota parlemen Turki telibat perkelahian di dalam gedung parlemen. Perkelahian ini terjadi antara politikus oposisi dengan politikus partai berkuasa Turki.

"Pasca Pilpres ini menarik perkaranya sedikit cuma 7 pengaduan. Dari hiruk pikuknya Pilpres yang diadukan ke DKPP berkenaan dengan pelanggaran kode etik cuma ada 7 pengaduan, berbanding terbalik dengan kasus Pileg," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddique.

Kubu Jokowi-JK menilai wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR tidaklah tepat. Selain tidak cukupnya waktu untuk membahasnya, ada baiknya DPR fokus kepada penuntasan undang-undang yang masih menjadi PR dewan.