Waketum Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto mengklaim keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri karena mengikuti ide Partai Demokrat.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menerbitkan Perppu serupa pada 2009 lalu, namun akhirnya ditolak oleh DPR. Bagaimana dengan Perppu versi Jokowi?

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berikut tujuan penerbitan Perppu itu.

Setelah gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) dikabulkan Hakim Sarpin Rizaldi, tersangka lainnya mengikuti. Adalah mantan Menag Suryadharma Ali yang mengajukan praperadilan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah diterbitkan oleh Istana.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Upaya pengajuan kasasi KPK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan kandas di PN Jakarta Selatan. Lembaga antirasuah itu tengah mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lain, Peninjauan Kembali (PK).

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat ke DPR berisi pengajuan nama calon Kapolri baru yaitu Komjen Badrodin Haiti. PDIP mengaku tidak akan menggunakan hak interpelasi ke Presiden atas keputusan itu.

Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?

Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenai putusan yang diketok hakim Sarpin Rizaldi tentang praperadilan Komjen Budi Gunawan. Komisioner KY Taufiqurahman Syahuri mengaku akan bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut.