Masuknya Todung Mulya Lubis dan Taufiequrrachman Ruki dalam Tim Perumus Plt Pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden SBY, disayangkan sejumlah pihak. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mensinyalir Todung dan Ruki hanya akan menjadi boneka SBY.

Pembentukan Tim Perumus PLt Pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sebagai kesalahan. Pasalnya, Perpu penunjukan Plt Pimpinan KPK sebagai dasar pembentukan Tim Perumus juga merupakan hal yang keliru.

Pembentukan tim perumus tidak melunakkan sikap ICW menolak rencana penunjukan langsung Plt sementara pimpinan KPK. Mereka akan mengawasi ketat proses rekrutmen sepekan ke depan.

Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menerima tugas sebagai tim perumus Plt Pimpinan KPK. Tawaran tersebut ia terima atas dasar kewajiban sebagai warga negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk tim perumus nama-nama Plt Pimpinan Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Keppres tersebut telah ditandatangani Rabu (23/9/2009) pagi.

Presiden SBY membentuk tim khusus untuk merekomendasikan tiga nama calon pelaksan tugas sementara pimpinan KPK. Tim yang terdiri dari 5 orang itu akan bekerja hingga 7 hari ke depan.

Sejumlah pihak menilai, kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak genting meski tiga pimpinannya tersandung persoalan hukum. Penerbitan Perpu Plt Pimpinan KPK pun tidak diperlukan.

Meski belum diundangkan, Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama-nama calon Plt Pimpinan Sementara KPK pun tengah dibahas.

Kabar bahwa Perpu Plt Pimpinan KPK telah terbit dibantah Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata. Meski telah siap, namun semuanya masih menunggu perintah langsung dari SBY.

"Ada dua opsi, dikeluarkan perpu atau membiarkan dulu jabatan (3 pimpinan) KPK kosong selama beberapa bulan," jelas Menkum HAM Andi Mattalata.