detikNews

PBNU Petakan Potensi Penyebaran Paham Radikal dari Khotbah

Semua tokoh lintas agama diajak Presiden Joko Widodo untuk ikut menjaga persatuan bangsa. PBNU ikut andil dalam diskusi bersama Jokowi.

Rabu, 17 Mei 2017 00:25 WIB

detikNews

Ketum MUI: Kami Sepakat Kuatkan Kebangsaan Indonesia

"Kami sepakat kuatkan kebangsaan Indonesia dan menguatkan sebangsa dan setanah air atau ukhuwah Islamiyah," kata Ketum MUI KH Ma'ruf Amin.

Selasa, 16 Mei 2017 17:51 WIB

detikNews

Jokowi: Berorganisasi Dijamin Konstitusi tapi Harus Sesuai Pancasila

Jokowi juga menekankan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

Selasa, 16 Mei 2017 17:05 WIB

detikNews

Jokowi: Hentikan Saling Hujat, Fitnah, Demo, karena Kita Bersaudara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama di Istana Merdeka.

Selasa, 16 Mei 2017 16:22 WIB

detikNews

Jokowi Bicarakan Kebinekaan dengan Tokoh Lintas Agama

Presiden Jokowi bertemu dengan para tokoh lintas agama di Istana Merdeka. Pertemuan mendadak itu dilakukan setelah Jokowi kembali dari Palu, Sulawesi Tengah.

Selasa, 16 Mei 2017 15:12 WIB

detikNews

Jokowi Akan Bertemu Kapolri, Panglima, dan Tokoh Lintas Agama

Presiden Jokowi langsung menuju Istana Kepresidenan Jakarta setelah tiba dari Kota Palu. Jokowi akan bertemu para pemimpin organisasi keagamaan Indonesia.

Selasa, 16 Mei 2017 13:55 WIB

detikNews

Marak Isu SARA, PBNU: Utamakan Rasionalitas, Perkuat Persaudaraan

PBNU minta warga utamakan ukhuwah dan rasionalitas agar tidak terpengaruh isu sentimen SARA.

Selasa, 16 Mei 2017 09:30 WIB

detikNews

Ketum PBNU soal HTI: Bubarkan Ormasnya, Rangkul Anggotanya

Said Aqil Siroj menyatakan bahwa HTI harus segera dibubarkan. Namun bukan berarti para anggotanya harus dimusuhi.

Jumat, 12 Mei 2017 18:31 WIB

detikNews

Ketum PBNU: Semua Organisasi Islam di Indonesia Tolak HTI

Said menyebut pembubaran organisasi yang merongrong Pancasila juga sejalan dengan ajaran yang ada di Al-Quran.

Jumat, 12 Mei 2017 17:47 WIB

detikNews

Waka Komisi I DPR Dorong Pemerintah Blokir Situs Anti-Pancasila

Pemerintah harus terlebih dahulu memberikan kesempatan bagi situs yang akan diblokir untuk memberikan klarifikasi.

Kamis, 11 Mei 2017 15:25 WIB