Pemprov Jatim turun tangan terkait pasutri asal Pamekasan yang terancam hukuman potong tangan di Arab Saudi. Namun, karena tidak bisa berdiplomasi dengan pemerintah Arab, pemprov hanya mengirimkan delegasi ke Kemenlu.

Pemerintah dinilai kurang gigih dalam membebaskan Ruyati, di antaranya kurang melobi pihak keluarga korban. Hal itu dibantah Menkumham, Patrialis Akbar.

Moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi sedang dipersiapkan. Namun jangan sampai moratorium ini hanya seperti balsem yang bersifat sementara.

Hukuman mati terhadap Ruyati binti Satubi memicu protes keras terhadap pemerintah Arab Saudi. Terhadap aneka protes ini, pemerintah yakin hal itu tidak akan mengganggu pengiriman jamaah calon haji Indonesia.

DPR baru saja merekomendasikan penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi. Jika pemerintah tidak memperhatikan rekomendasi DPR tersebut, sejumlah menteri terkait pengiriman TKI ke luar negeri itu diminta mundur.

Puluhan siswa MTs Yayasan Pendidikan Islam Miftahussalam di Medan, Sumut, menggelar doa bersama untuk Ruyati, TKI yang dipancung di Arab Saudi. Para siswa menangis mendengarkan kisah pilu Ruyati nan tragis.

DPR mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri. Empat rekomendasi pada intinya meminta pemerintah memperhatikan nasib TKI di luar negeri.

Pemancungan TKI, Ruyati, di Arab Saudi menjadi pembicaraan yang seolah tiada henti. Masalah-masalah TKI harus diselesaikan dan jangan sampai menjadi komoditas partai politik dan politisi semata.

DPR meminta kasus menyedihkan seperti yang dialami Ruyati tidak terulang kembali. DPR pun mendesak pemerintah melakukan penghentian sementara (Moratorium) pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Setelah beragam media memberitakan nasib pasutri yang terancam dihukum potong tangan di Arab Saudi, Bupati Pamekasan baru berencana akan menghubungi Menakertrans Muhaimin Iskandar.