Sekretariat Daerah DKI Jakarta pernah menyurati Polda Metro Jaya untuk merubah alokasi pelat B 2 DKI yang seharusnya untuk Wakil Gubernur. Dalam surat tersebut, Sekda DKI Jakarta memohon pelat tersebut dipakai untuk kendaraan dinas Ketua DPRD DKI.

Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan berkomentar tentang plat mobil wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurutnya, baik Ahok ataupun Jokowi tidak pernah meminta maupun pelatnya diganti B 1 DKI dan B 2 DKI.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki T Purnama (Ahok) tidak menggunakan nomor pada pelat mobil dinas mereka B 1 DKI dan B 2 DKI. Nomor yang digunakan justru tahun lahir keduanya.

Bagi Jokowi, pelat nopol cantik bukan suatu hal istimewa. Ia bahkan tidak mempermasalahkan nomor mobil dinas meskipun bukan berpelat B 1 DKI, nopol yang sejatinya diperuntukkan bagi orang nomor satu di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak ambil pusing soal polemik pelat mobil dinas. Ia mengaku pelat nomor mobil dinasnya 4 digit, bukan B 1 DKI.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan polemik pelat mobil dinasnya. Ahok beralasan, plat belum bisa diambil karena masih ada orang yang memakai pelat B 2 DKI. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau akrab disapa Ahok mengaku bila 'jatah' nomor polisi (nopol) untuk kendaraan dinasnya, B 2 DKI, sudah dibeli oleh pengusaha.

Kepolisian Daerah Metro Jaya membantah pernyataan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pelat dinas B 2 DKI yang dibeli seorang pengusaha. 

Wagub DKI Basuki T Purnama mengeluhkan soal nopol B 2 DKI yang bukan milik Pemprov. Nopol itu ternyata sudah dimiliki pihak swasta. Apa kata kepolisian yang memegang kewenangan soal pelat nomor soal ini? 

Ahok mengaku bila 'jatah' nopol untuk kendaraan dinasnya, B 2 DKI, sudah dibeli oleh pengusaha. Ahok bisa menuntut nopol tersebut kepada kepolisian agar kembali, karena itu merupakan alokasi untuk nomor khusus pejabat Pemerintah Daerah.