BPK belum menemukan adanya indikasi kerugian negara di kasus payment gateaway yang saat ini ditangani Bareskrim Polri. Bila ada PNBP yang diterima Kemenkum HAM, itu belum tentu menjadi kerugian negara.

Komisi III DPR menyatakan keberatan terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Menkum Yasonna Laoly dengan Panglima TNI soal penggunaan anggota TNI jadi petugas lapas.

Doktrin paham radikal yang diduga dilakukan narapidana terorisme di Lapas Nusakambangan, Abu Bakar Ba'asyir, mulai mengkhawatirkan. Maka itu, TNI minta pembesuk Abu Bakar Ba'asyir dibatasi.

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Rapat kerja ini membahas sejumlah persoalan seperti remisi koruptor hingga konflik kepengurusan Golkar.

Eks Wamenkum HAM Denny Indrayana yakin tidak ada kerugian negara dalam pengadaan sistem pembayaran paspor elektronik atau payment gateway tahun 2014. Menurut Denny, proyek itu merupakan inovasi untuk memperbaiki pelayanan dalam pembuatan paspor agar lebih mudah, murah, dan cepat.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa kepengurusan Golkar yang berhak mengikuti pilkada tergantung keputusan Menkum HAM.

Kubu Aburizal Bakrie mendapat surat dari ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Prof Muladi terkait putusan ‎MPG yang dianggap salah tafsir.

LPSK mengaku perlindungan kasus pelanggaran HAM berat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sehingga, LPSK berupaya menggandeng pemerintah daerah agar pemberian perlindungan dan pemenuhan hak korban HAM berat lebih maksimal.

Sidang gugatan penundaan berlakunya SK Kemenkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono dilanjutkan. Saat dimulai, langsung terjadi perdebatan panas antara kubu Agung dan Ical soal keputusan Majelis Partai Golkar (MPG).

Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham berharap PTUN memutuskan penundaan berlakunya SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Jika tidak, kata Idrus, bisa terjadi pertumpahan darah.