Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat menolak dikatakan kalah melobi pemerintah Arab Saudi untuk membebaskan TKW Ruyati dari hukuman mati. Ruyati dipancung karena mengaku telah sengaja membunuh majikannya bukan membela diri.

Pihak keluarga terus mendesak pemerintah untuk dapat mengupayakan pemulangan jasad Ruyati ke Tanah Air. Meski pihak Kemlu menyatakan sulit untuk menerbangkan jasad 'pahlawan devisa' itu ke Indonesia.

Pemerintah menyediakan anggaran perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 95 miliar yang tersebar di berbagai kedubes dan juga Kementerian Luar Negeri.

Ruyati menghabisi nyawa majikannya karena selama bekerja kerap mendapat kekerasan. Kekerasan pada TKI bukan kali ini saja terjadi. Salah satu pemicunya karena relasi majikan-PRT yang kurang baik karena PRT dianggap budak.

Kasus Ruyati seakan menjadi tonggak untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengklaim, Indonesia dan Arab Saudi telah sepakat untuk mempercepat MoU soal perlindungan TKI.

Kepala BNP2 TKI, Jumhur Hidayat, menilai penghentian pengiriman TKI, khususnya PRT, tidak perlu dilakukan. Sebab, cukup dengan menyediakan asrama untuk PRT sudah bisa menyelamatkan nyawa mereka dari hal yang tidak diinginkan.

PSW UGM prihatin atas hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi (54) di Arab Saudi. Oleh karena itu, PSW UGM mendesak pemerintah Indonesia agar pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi dihentikan.

"Saya mendorong para aktivis LSM yang hebat-hebat untuk melaporkan Arab Saudi ke Mahkamah Internasional. Ini saat yang tepat. Kalau ada LSM yang bergerak ke arah sana, saya ikutan," Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Jika tak ingin TKI dihukum mati di negara lain, maka hukuman mati di dalam negeri harus dihilangkan. Permintaan penghilangan hukuman mati itu disuarakan Sekretaris Divisi Politik, Hukum dan HAM PD Rachland Nasidik.

Pendampingan hukum terhadap TKI yang tersangkut pidana, adalah fokus utama dalam MoU perlindungan TKI antara Indonesia dengan Arab Saudi. Terkait kasus Ruyati, masalah pelaksanaan eksekusi hukuman tanpa pemberitahuan agar tidak terulang.