detikNews

Ketua MK: Di Jepang, Perkawinan Teman Sekantor Sangat Didukung

Perusahaan Indonesia kerap melarang sesama karyawan menikah dengan berbagai alasan. Hal itu dinilai merugikan sehingga aturan itu digugat ke MK.

Selasa, 16 Mei 2017 14:49 WIB

detikNews

Larangan Kawini Teman Sekantor, Ketua MK: Di Sini Nggak Masalah

Perusahaan swasta kerap melarang sesama karyawan menikah. Padahal di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempermasalahkan antarpegawai membina rumah tangga.

Selasa, 16 Mei 2017 13:47 WIB

detikNews

Soal Larangan Kawin dengan Teman Sekantor, Ini Kata Pemerintah

Perusahaan swasta kadang melarang sesama karyawan menikah. Aturan itu dinilai melanggar konstitusi sehingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 16 Mei 2017 12:36 WIB

detikNews

Dilarang Kawin dengan Teman Sekantor, Jhoni: Sangat Tak Beralasan

Menurut pemohon, larangan yang bersumber dari UU Ketenagakerjaan itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Selasa, 16 Mei 2017 11:03 WIB

detikNews

Larangan Kawin dengan Teman Sekantor Digugat ke MK

Padahal menikah adalah melaksanakan perintah agama. Rasa saling mencintai sulit ditolak.

Selasa, 16 Mei 2017 10:12 WIB

detikNews

Tim Penghayat: Pemerintah Tak Boleh Tentukan Bentuk Agama Warganya

Pemerintah tidak boleh menentukan bentuk dan karakter agama warga negaranya, apalagi menstrandarisasi agama berdasarkan paradigma agama dunia

Senin, 15 Mei 2017 17:20 WIB

detikNews

DPR Tak Pernah Hadir di Sidang Kolom Agama, Tim: Kami Kecewa

Sepanjang sidang, DPR sebagai pembuat UU tidak pernah hadir sama sekali untuk mempertahankan produk lembaganya itu.

Senin, 15 Mei 2017 14:35 WIB

detikNews

Membaca Peta MK Soal Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama di KTP

"Keenam agama itu kan asing sebetulnya, kalau kita mau jujur. Tapi kalau agama leluhur yang genuine yang asli Indonesia, kenapa tidak diakui?" kata Ketua MK.

Senin, 15 Mei 2017 11:49 WIB

detikNews

Melihat Pertimbangan Penahanan Ahok dari Kacamata Putusan MK

PN Jakut menahan Ahok dengan alasan putusan Ahok bisa batal demi hukum bila tak menahan. Tapi MK menyatakan sebaliknya.

Rabu, 10 Mei 2017 10:14 WIB

detikNews

Alasan Pemerintah Setujui Penghayat Masuk Kolom Agama di KTP

Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan, bukan Keagamaan, sehingga setiap keyakinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diakui oleh Pemerintah.

Senin, 08 Mei 2017 13:09 WIB