Tim 5 sudah mengantongi 3 nama Plt Pimpinan KPK yang diambil secara aklamasi. Tak ada alternatif di luar 3 nama yang direkomendasikan Tim 5. Presiden dinilai tak etis jika menolak rekomendasi Tim 5 itu.

Tim 5 sudah mengantongi 3 nama Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diambil secara aklamasi. Tak ada alternatif di luar 3 nama yang direkomendasikan Tim 5. Presiden dinilai tak etis jika menolak rekomendasi Tim 5 itu.

Tiga nama yang dirumuskan oleh Tim 5 berasal dari penggiat antikorupsi. Nama tersebut akan diumumkan setelah Presiden SBY tiba di Jakarta 1 Oktober besok.

Tim perumus Plt Pimpinan KPK atau lebih dikenal dengan Tim 5 sudah menentukan 3 nama. Keputusan tersebut diambil lewat rapat yang digelar tadi malam.

Meski secara tersirat KPK masih memiliki kewenangan menuntut, namun rumusan bagaimana kriteria penuntutan KPK di pengadilan tipikor masih belum jelas. Dalam RUU tersebut wewenang penuntutan hanya disebutkan dimiliki oleh penuntut umum sesuai UU yang berlaku.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Andi Matalatta mengisyaratkan penuntutan masih menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan tersebut diperkuat berdasarkan UU KPK.

Ada saja yang unik dari rapat wakil rakyat. Gara-gara dibawa pulang juru bicara, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tidak membawa salinan resmi pandangan fraksi saat membacakan pandangan dalam rapat Pansus RUU Pengadilan Tipikor.

DPR berencana mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor dalam rapat paripurna Selasa besok. Untuk memuluskan rencana ini, Pansus RUU Pengadilan Tipikor menggelar rapat malam ini. Hanya satu anggota yang absen.

Pimpinan fraksi di DPR menyepakati RUU Pengadilan Tipikor dimasukkan dalam agenda Rapat Paripurna Selasa besok. Namun, kepastian mengenai jadwal pengesahan tersebut masih menunggu raker antara Menkum HAM dan Pansus.

Kewenangan penuntutan di KPK masih menjadi tarik ulur di Panja RUU Pengadilan Tipikor. Panja hampir sepakat kewenangan penuntutan KPK harus dikoordinasikan dengan Kejagung.