Jaksa penuntut umum KPK menolak nota pembelaan (pledoi) Ketua DPRD nonaktif Jawa Tengah, Murdoko. Jaksa meminta majelis hakim memvonis Murdoko sesuai tuntutan yakni 7 tahun 6 bulan penjara.

Sedap gurih soto Betawi memang selalu bikin lapar. Potongan daging, usus, babat dan paru berpadu dengan kuah santan yang gurih mulus mengelus lidah. Plus ditambah kucuran jeruk nipis, bawang goreng, emping dan sambal merah yang bikin makin enak. Disuap bersama nasi putih hangat. Duh, sedepnye!

Ketua DPRD nonaktif Jawa Tengah, Murdoko menyangkal menerima uang Rp 4,750 miliar dari dana kas daerah Kabupaten Kendal. Murdoko menegaskan tidak terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Siswa SMK Texmaco Semarang, Anjas Rospadana, meninggal akibat terlindas bus di Jalan Walisongo. Sopir bus sempat kabur tapi akhirnya berhasil ditangkap. Setelah diusut, bus tersebut bernopol palsu.

Untuk mencegah praktik Illegal Logging, empat pelabuhan utama di Indonesia akan melakukan shipment test untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Ketua DPRD Jawa Tengan nonaktif, Murdoko dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta. Murdoko dinilai terbukti memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Rp 4,750 miliar.

Sudah bukan rahasia lagi jika Kendal, Jawa Tengah Punya Curug Sewu. Selain pemandangan di sekitarnya yang cantik, air terjun ini juga selalu membagi kesegarannya pada tiap pengunjung.

Jawaban Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko, saat diperiksa sebagai terdakwa, membuat kesal majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hakim menilai Murdoko tidak jujur menjawab pertanyaan.

Ketua DPRD Jateng Murdoko ditahan KPK sejak April 2012. Upaya mengisi kursi pucuk pimpinan gagal dua kali. Alhasil posisi tersebut hingga kini masih kosong.

Dosen Fakultas Hukum UGM, Enny Urbaningsih, menyebut dana kas daerah tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Alasannya, dana kas daerah diperuntukan untuk kepentingan daerah.