Sejumlah hakim agung yang tergabung dalam Ikahi menggugat keterlibatan KY dalam seleksi hakim ke MK. Mereka meminta agar peran KY dalam menyeleksi hakim dihapuskan.

MK menggelar sidang judicial review tentang seleksi hakim yang diajukan oleh para hakim agung yang tergabung dalam Ikahi. Sebagian kecil hakim agung itu emoh jika KY dilibatkan dalam seleksi hakim.

Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) keberatan jika Seleksi Pengangkatan Hakim (SPH) melibatkan Komisi Yudisial (KY). Mereka lantas mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para hakim agung berupaya 'membonsai' KY dengan menggugat kewenangan KY menyeleksi hakim ke MK. Para hakim agung itu meminta MK bahwa seleksi hakim dilakukan mandiri oleh MA.

Mahkamah Agung (MA) jauh-jauh hari telah menyuarakan adanya polisi pengadilan. Belakangan, muncul pula rencana pembentukan polisi parlemen yang akhirnya menuai pro dan kontra.

Seleksi hakim yang sedianya dilakukan oleh KY dan MA digugat segelintir hakim agung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para hakim agung itu meminta KY tidak dilibatkan dalam proses itu.

Mantan Ketua KY Busyro Muqoddas menyerukan langkah penyelamatan MA. Hal ini terkait langkah sebagian hakim agung yang menggugat keterlibatan KY dalam seleksi hakim ke MK.

Sebagian hakim agung yang tergabung dalam Ikahi menggugat kewenangan KY menyeleksi hakim. Padahal berdasarkan blue print MA 2010-2035, KY merupakan mitra MA dalam perekrutan hakim.

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tetap berkelit soal duit suap dari Bupati nonaktif Tapanuli Tengah, Sumut, Bonaran Situmeang sebesar Rp 1,8 miliar. Akil malah menyebut duit tersebut sebagai pembayaran utang ke CV Ratu Samagat, milik istrinya Ratu Rita.

RUU Jabatan Hakim masuk daftar Prolegnas 2015-2019, salah satu isinya menyatakan seleksi hakim harus melibatkan KY. Tapi siapa nyana, belum juga lahir, para hakim agung sudah menentang keterlibatan KY ini.