PDIP mendorong presiden SBY mereshuffle kabinet dengan mengganti menteri yang kinerjanya tidak optimal. PDIP berharap SBY tidak hanya menunjuk wakil menteri untuk membantu kerja menteri yang tak maksimal.

PDIP melihat Presiden SBY tengah tersandera kepentingan politik parpol koalisi. Akibatnya SBY menjadi sulit mengambil sikap tegas mereshuffle menteri yang kerjanya tidak maksimal.

Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo akhirnya masuk ke dunia politik. Kekuatan Partai Nasdem (NasDem) dinilai akan bertambah dengan masuknya Hary Tanoe.

Megawati Soekarnoputri akan kembali menyambangi Gedung DPR RI. Megawati akan berceramah tentang krisis keuangan dan pangan di hadapan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR.

Mabes Polri dan Kejagung masih beda pendapat soal status hukum Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary. Jangan sampai sibuk dengan hal ini, kasus-kasus lain seperti surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) terpinggirkan.

Menjelang reshuffle kabinet, sejumlah parpol bermanuver agar kadernya bisa menjadi menteri, atau setidaknya bertahan. Namun PDIP mengaku mereka memilih menjadi penonton saja dalam drama reshuffle ini.

PDIP menegaskan akan menyetujui pengesahan RUU Intelijen menjadi UU. PDIP mengambil sikap itu setelah di dalam RUU tersebut dipastikan tidak mengandung pasal-pasal yang mengganggu kebebasan publik.

PDIP heran dengan sikap pemerintah yang membantah keras pencaplokan wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah seperti kebakaran jenggot dan bukannya mendalami temuan Komisi I DPR.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo meminta Presiden SBY mengabaikan kepentingan parpol koalisi. Karena reshuffle harus berbasis pada kinerja menteri.

PDIP menilai reshuffle kabinet adalah pertaruhan kepemimpinan SBY. Jadi dalam me-reshuffle, SBY harus benar-benar menimbang matang-matang.