Masalah hukum Partai Golkar yang baru diputuskan dalam sidang PTUN, menjadi pembahasan dalam Rapimnas Golkar kubu Munas Ancol. Ketua umum Agung Laksono, mengatakan putusan PTUN hanya berlaku beberapa menit.

Kementerian Hukum dan HAM bersama Perwakilan Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian memberikan tanggapan terkait putusan PTUN yang memenangkan Kubu Aburizal Bakrie. Kedua pihak sepakat untuk mengajukan banding putusan tersebut.

PTUN memerintahkan Menkum HAM membatalkan SK yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Atas putusan itu, Kemenkum HAM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

<p>Kuasa Hukum Kemenpora, Anwar Rachman, menilai gugatan PSSI kepada pihaknya di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) adalah tidak sah. Sebab, PSSI sudah dibekukan sejak 17 April 2015.</p>

LPS akan terus mengejar aset eks Bank Century yang masih nyangkut di luar negeri. Totalnya sekitar US$ 161,6 juta (Rp 2,1 triliun).

Partai Golkar dan PPP terancam tak bisa ikut Pilkada karena KPU hanya menerima kepengurusan parpol bersengketa yang mendapat putusan inkrah untuk bisa ikut 269 Pilkada tahun ini. PAN setuju ada usul revisi UU Pilkada.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Leo Nababan mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengadili kasus sengketa Partai Golkar. Terlebih majelis hakim PTUN Jakarta tahu benar perbedaan kasus PPP dan Golkar.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal beda pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU tentang syarat peserta pilkada. Menurut dia keputusan yang diambil KPU saat ini sudah tepat.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menegaskan sudah memecat kadernya yang terjerat kasus korupsi, Adriansyah. Selain memecat, PDIP langsung menunjuk kader pengganti Adriansyah sebagai anggota dewan.

Mantan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Handoyo Sudrajat mengungkapkan keinginannya merubah Ditjen PAS menjadi Badan Pemasyarakatan Nasional (Bapasnas).