Untuk mengantisipasi hal itu, 70 tokoh antirezim kerahasian akan menggalang kekuatan untuk mendesak dewan menunda pengesahan RUU yang mengancam demokrasi tersebut.

BNN ke depan bakal menjadi lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan khusus dalam memberantas dan menanggulangi bahaya narkotika. Kewenang itu di antaranya adalah penyelidikan dan penyidikan.

Penghapusan kewenangan penuntutan KPK dalam pembahasan Panja RUU Pengadilan Tipikor hanya sebatas wacana yang muncul dari dinamika diskusi. Karena belum menjadi keputusan, hal itu pun tidak layak disebarluaskan ke pers dan publik.

Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Arbab Paproeka mengatakan RUU tersebut tidak didesain untuk melemahkan KPK. Dibahasnya RUU tersebut sudah menjadi bukti bahwa KPK harus tetap eksis.

Selasa (8/9/2009), saat menteri Jero Wacik menyampaikan pidatonya di rapat pengesahan RUU Perfilman, beberapa sineas melakukan aksi walk out. Mereka menolak keras pengesahkan RUU itu.

Meskipun menuai protes dari kalangan sineas, RUU Perfilman disahkan. Sayangnya kurang dari 100 anggota DPR yang ikut dalam pengesahan RUU ini.

FPDIP menolak menyampaikan pendapat dalam rapat Paripurna DPR tentang RUU Perfilman. PDIP menilai RUU Perfilman tidak memberikan kebebasan berkespresi kalangan sineas.

Jika disahkan, UU Perfilman akan meproteksi industri perfilman nasional dari serbuan film-film asing, termasuk film-film Hollywood. Bioskop wajib menayangkan film nasional sekurang-kurangnya 60 persen dari seluruh jam pertunjukan film selama 6 bulan berturut-turut.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik belum menentukan sikap apakah akan mengundurkan diri dari kursi Kabinet menyusul terpilih sebagai anggota legislatif 2009-2014.

Fraksi PDIP memilih abstain saat dimintai persetujuannya membawa RUU Perfilman ke rapat Paripurna DPR. FPDIP melihat RUU Perfilman masih lemah.