Pagi ini Presiden Jokowi memanggil tiga pimpinan lembaga penegak hukum. Ketiganya dipanggil untuk membahas sinergitas antar lembaga.

Guru Besar Universitas Parahyangan Prof Bernard Arief Sidharta akan memenuhi panggilan Komisi Yudisial (KY) sore nanti. Prof Arief Sidharta akan menjelaskan tentang kesalahan hakim tunggal Sarpin Rizaldi saat mengutip keterangannya.

Putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan (BG) dicontoh oleh tersangka dugaan korupsi yang lain yang kemudian reaksi disebut dengan 'Sarpin Effect'. Keputusan Sarpin Effect itu dinilai dinilai akan membebani pengadilan.

Komisi Yudisial (KY) hari ini rencananya akan memeriksa berkas hakim Sarpin Rizaldi terkait dugaan pelanggaran etika dalam putusan praperadilan BG. KY pun telah melayangkan undangan kepada saksi ahli di sidang praperadilan BG, Profesor Arief Sidharta.

Berbagai kejanggalan dan keanehan nyata terlihat dalam proses penyidikan kasus yang disangkakan ke Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, dua lembaga yakni Komnas HAM dan Ombudsman telah menyatakan adanya pelanggaran dan kejanggalan dalam proses penangkapan dan penyidikan BW.

Putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan praperadilan Komjen Budi Gunawan seakan membawa angin segar bagi para tersangka korupsi. Hal ini kemudian disebut Sarpin effect.

KY besok akan memeriksa berkas hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Sarpin Rizaldi. KY akan mempelajari apakah terjadi pelanggaran etika atau tidak terkait putusan Sarpin yang memenangkan Komjen Budi Gunawan di praperadilan.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf meyakini Bareskrim Polri akan bertindak profesional menangani aduan terhadap eks Kepala PPATK Yunus Husein di Polri. Yunus diadukan oleh LSM GMBI terkait perkara Komjen Budi Gunawan yang ditangani KPK.

‎Isu interpelasi menyeruak usai Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Istana menegaskan pembatalan Budi Gunawan karena presiden memahami kontroversi yang muncul di masyarakat.

"Terkait pengangkatan Kapolri oleh presiden, ada instruksi sangat jelas yang dikeluarkan pimpinan fraksi dan selama masa reses ini kami diminta melakukan sosialisasi mengenai instruksi tersebut kepada konstituen," ujar politisi PDIP Aria Bima.