Golkar terancam tak bisa ikut Pilkada Serentak 2015 karena masih berkonflik. KPU memutuskan hanya akan mengakui kepengurusan Golkar yang sudah diakui oleh putusan tetap pengadilan. Apa kata kubu Ical soal ini?

Pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 26 Juli 2015 nanti. Namun Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan hingga kini masih dilanda dualisme kepemimpinan.

KPU telah memutuskan tak akan menerima pendaftaran parpol yang memiliki dualisme kepengurusan di Pilkada, sampai ada islah atau putusan inkrah. Keputusan tersebut berbeda dengaan kesepakatan Panja Pilkada Komisi II DPR.

Tentang adanya partai politik yang kini dilanda dualisme kepemimpinan, KPU akhirnya memutuskan akan menggunakan putusan pengadilan bersifat final dan tetap untuk menentukan yang berhak ikut pilkada.

Setelah disepakati dalam rapat pleno KPU, peraturan tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2015 akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan. 

Setelah cukup lama dibahas, Peraturan KPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2015 akhirnya telah mencapai kata sepakat. KPU memutuskan untuk parpol yang kepengurusannya tengah berkonflik, maka KPU hanya menerima putusan yang final dan mengikat.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono meminta KPU mengabaikan rekomendasi Komisi II DPR terkait partai yang berkonflik jelang Pilkada. Rekomendasi ini dinilai menyesatkan.

Melihat perkembangan sidang PTUN terakhir, Golkar kubu Agung Laksono yakin bakal menang. Diharapkan paling lambat 12 Mei PTUN sudah memutuskan nasib SK Menkum HAM yang mengesahkan Golkar hasil Munas Ancol.

Pengacara Farhat Abbas dicalonkan PPP Djan Faridz sebagai calon wakil bupati Bogor. Namun, jalan pengacara nyentrik ini diprediksi tak mulus karena perpecahan partai berlambang Kabah itu.

Pakar hukum tata negara Lintong Oloan Siahaan mengatakan bahwa putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal konflik kepengurusan Golkar hanya berlaku terhadap Kemenkumham.