Presiden SBY mengeluarkan Perpu No 4 Tahun 2009 untuk mengisi kekosongan yang terjadi di tubuh KPK. Jika ingin konsisten, seharusnya SBY hanya menunjuk seorang Plt saja.

Bagi yang ingin menjadi calon Plt pimpinan sementara KPK, harus memenuhi setidaknya 14 kriteria yang ditentukan. Namun kriteria-kriteria tersebut dinilai belumlah cukup dan tidak spesifik.

Pembentukan tim perumus tidak melunakkan sikap ICW menolak rencana penunjukan langsung Plt sementara pimpinan KPK. Mereka akan mengawasi ketat proses rekrutmen sepekan ke depan.

Penunjukkan langsung Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya sudah tak terbendung. Namun tiga nama yang bakal ditunjuk tim perumus dilarang dari unsur polisi dan kejaksaan yang masih aktif.

Alasan 'kegentingan memaksa' yang digunakan Presiden SBY sebagai prasyarat diterbitkannya Perpu Plt pimpinan KPK dipertanyakan. Pasalnya, tindakan serupa tidak dilakukan Presiden saat melihat 'konflik' KPK vs Polri.

Siapa pun orang yang ditunjuk SBY sebagai Plt sementara pimpinan KPK hanya akan menjadi tameng presiden yang turut membiarkan kriminalisasi kewenangan KPK.

Penerbitan Perpu penunjukan langsung pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sangat terburu-buru. Penerbitan Perpu ibarat sinetron yang kejar tayang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai siapa pun pimpinan sementara KPK yang ditunjuk Presiden SBY tidak bersih. Sebab, para pimpinan tersebut lahir dari aturan yang cacat hukum.

Presiden SBY direncanakan akan tetap menerbitkan Perpu Plt Pimpinan KPK di tengah kecaman sejumlah kalangan. Tindakan ini sontak menimbulkan pertanyaan, dan terkesan ambisius.

Tidak menutup kemungkinan, penunjukan langsung nantinya akan dijadikan alat untuk 'mengamankan' aktor-aktor dari partai penguasa yang terindikasi melakukan korupsi.