Sejumlah elite PDI Perjuangan hari ini menyambangi Kemenkumham untuk mendaftarkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2015-2020.

Pemerintah berencana membuat lapas khusus untuk bandar narkoba. Lapas ini dibuat dengan tingkat pengamanan tinggi dengan berbagai teknologi. Komunikasi antara tahanan dengan pihak luar lapas akan diputus dengan pengacak sinyal.

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle terhadap sejumlah menterinya dalam Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PDIP mempersiapkan kadernya jika memang diminta Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambangi Gedung Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan kedatangannya terkait pendaftaran hasil keputusan kongres IV di Bali termasuk struktur kepengurusan DPP PDIP.

Gagal 'merayu' Komisi Pemilihan Umum, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan Peraturan KPU tentang syarat partai politik peserta pemilihan kepala daerah. Pasca PKPU tersebut disahkan mestinya politisi dan parpol yang ingin berlaga bisa mempersiapkan dirinya.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono mendorong judicial review (uji materi) atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat partai politik peserta Pemilihan Kepala Daerah.

Belum juga disahkan Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan KPU akan digugat kepengurusan Golkar Agung Laksono. Kubu Agung bersiap menggugat PKPU ke MK karena isi PKPU soal syarat pencalonan dalam Pilkada.

Handoyo Sudrajat mengajukan surat mundur dari jabatannya sebagai Dirjen Pemasyarakatan (Pas) Kemenekum HAM. Pengunduran dirinya itu pun sudah disetujui oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu belum memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Partai Politik.