Presiden SBY telah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang wakil menteri (wamen). Menurut SBY, keputusan MK baik. SBY bahkan berterima kasih.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku pekerjaannya terbantu dengan posisi dua Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur birokrasinya.

Kemenkes saat ini dipimpin oleh wakil menteri Ali Ghufron setelah ditinggal Endang Rahayu Sedyaningsih yang mundur sebelum tutup usia. Siapa yang memimpin Kemenkes pasca putusan MK?

Pasca putusan MK posisi wakil menteri (wamen) menjadi beku. Menurut Yusril Ihza Mahendra wamen tersebut tidak berwenang melakukan tindakan apapun hingga keluar Keppres yang baru.

"Presiden harus segera memberhentikan mereka. Terserah Presiden apakah akan mengangkat mereka kembali atau tidak," ujar Yusri.

"Sebenarnya keberadaan Wamen secara konstitusional diakui sehingga keberadaan wamen itu sah, yang sekarang masalah adalah aspek administratifnya saja," kata Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.

"Penjelasannya menimbulkan interpretasi, karena penjelasan bagian dari UU dan karena itu perlu penyesuaian," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengenai tindak lanjut terhadap putusan MK mengenai keberadaan Wakil Menteri.

"Karena berat sekali sebagai seorang menteri, perlu ada pembantu yang langsung dan bisa bagi tugas," kata Menhub EE Mangindaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan keputusan mengenai pengangkatan wakil menteri yang dinilai tidak sesuai konstitusi. Keputusan tersebut dipastikan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

MK mengakhiri polemik wakil menteri dengan menyatakan penjelasan pasal 10 UU Kementerian Negara inkonstotusional. Menurut MK, wamen merupakan kamuflase dan hadiah politik.