Revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Komisi VIII sudah selesai. RUU akan dibawa ke Baleg untuk harmonisasi, kemudian dibawa ke paripurna sebagai usul inisiatif DPR.

Pesan SBY terkait tidak diperlukannya revisi UU KPK harus direspon oleh DPR. Respon tersebut dengan cara menghentikan penyusunan RUU KPK oleh Komisi III maupun Baleg dan dicabut dari program legislasi nasional 2010-2014.

"Kalau ini tidak dibalas juga, saya menutup kemungkinan DPR akan menggunakan kewenangan lain karena ini sudah terlalu lama," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Berbagai kelemahan yang tersimpan dalam RUU Intelijen dianggap sebagai buntut tidak selesainya RUU KUHAP. Alhasil, menurut sejumlah aktivis HAM, RUU Intelijen yang bersifat khusus dapat melangkahi RUU KUHAP yang bersifat umum namun yang disahkan.

Meski dihujani kritik tajam, para politisi Senayan tetap saja melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Setelah alat kelengkapan Komisi, saat ini giliran Badan Legislatif yang berkunjung ke luar negeri.

Presiden SBY diminta segera mengeluarkan surat presiden terkait RUU pemekaran 12 daerah. Surat itu akan dijadikan dasar pembahasan RUU itu.