Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Pansus RUU Pengadilan Tipikor, yang tetap mempertahankan kewenangan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendekati masa akhir jabatan, DPR kejar setoran mengesahkan Undang-Undang. Hari ini saja 6 RUU diagendakan akan disahkan menjadi Undang-Undang.

Sidang paripurna DPR terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri kembali sepi pengunjung. Dari 550 orang anggota dewan hanya 60 orang yang hadir. Tapi di daftar hadir tercatat 284 orang membubuhkan tanda tangannya.

Prilaku anggota DPR yang suka bolos sidang dikritik. Agar menimbulkan perasaan malu, anggota DPR yang suka bolos sebaiknya dimumkan saja.

FKB mendukung upaya perbaikan sistem yang bisa menjadikan anggota DPR aktif dalam sidang-sidangnya. Hal ini diharapkan sebagai terobosan dalam mengatasi banyaknya anggota yang suka bolos.

Ini kebiasaan buruk anggota DPR di bulan Ramadan atau di akhir masa jabatannya. Di awal sidang paripurna, mereka datang dan tanda tangan. Tak lama kemudian kabur!

DPR diagendakan mengesahkan sejumlah RUU. Namun anggota yang hadir kurang dari separuh jumlah anggota DPR. Pengesahan RUU pun terpaksa diskors.

Lepas dari dampak yang bakal ditimbulkan, UU Rahasia Negara dinilai memiliki masalah dalam dirinya sendiri. Cakupan kategori rahasia negara yang terlalu luas akan mempersulit pelaksanaan RUU tersebut.

Meskipun menuai protes dari kalangan sineas, RUU Perfilman disahkan. Sayangnya kurang dari 100 anggota DPR yang ikut dalam pengesahan RUU ini.

Masyarakat film Indonesia mengirimkan dua buah karangan bunga kepada anggota DPR. Mereka yang berjumlah 10 orang itu menyampaikan belasungkawa terhadap DPR yang akan mengesahkan RUU Perfilman.